Seorang anggota DPRD Batam berinisial A akhirnya menerima sanksi setelah terbukti melanggar kode etik. Pelanggaran ini berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus penipuan yang merugikan salah satu warga secara finansial.
Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan A ke pihak berwenang, menuduhnya telah menjanjikan proyek dengan imbalan sejumlah uang. Namun, proyek tersebut tidak pernah terealisasi. Laporan ini langsung menarik perhatian publik dan mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam untuk melakukan investigasi internal.
Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, BK menyimpulkan bahwa A melanggar kode etik sebagai wakil rakyat. Ketua BK DPRD Batam menyatakan bahwa anggota dewan seharusnya menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. “Kami menjatuhkan sanksi karena yang bersangkutan telah mencederai kepercayaan publik,” ujarnya dalam konferensi pers.
Sanksi yang dijatuhkan berupa peringatan keras dan pembekuan hak-hak tertentu dalam keanggotaan dewan selama masa tertentu. Meski tidak sampai pada pemecatan, keputusan ini dianggap sebagai bentuk akuntabilitas atas tindakan yang merusak citra lembaga legislatif.
A sendiri belum memberikan pernyataan resmi ke media. Namun, tim kuasa hukumnya menyatakan akan mengambil langkah daftar medusa88 hukum untuk membela kliennya jika diperlukan.
Kasus ini menjadi peringatan bagi para pejabat publik di Batam agar tidak menyalahgunakan posisi. Masyarakat berharap penegakan etika dan hukum terus berjalan transparan demi menjaga kepercayaan terhadap lembaga perwakilan rakyat.